Kutacane – Universitas Nurul Hasanah (UNH) Kutacane secara resmi melaksanakan kegiatan penyerahan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Bisnis, Pendidikan, dan Teknologi (BISPENTEK) Tahun Akademik 2025–2026 yang ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin, 19 Januari 2026.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama antara Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Rektor III UNH Kutacane bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Transmigrasi Aceh Tenggara, Zul Fahmy, S.Sos.
Dari pihak Universitas Nurul Hasanah Kutacane, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor III serta para Ketua Program Studi dari empat program studi di bawah Fakultas BISPENTEK. Kehadiran pimpinan dan ketua program studi tersebut menunjukkan komitmen universitas dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UNH Kutacane menyampaikan bahwa kegiatan PKL merupakan bagian penting dari proses pembelajaran mahasiswa untuk mengasah keterampilan, meningkatkan pengalaman kerja, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan secara langsung di lapangan. Selain itu, kerja sama yang terjalin melalui MoU diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Transmigrasi Aceh Tenggara, Zul Fahmy, S.Sos, menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi mahasiswa UNH Kutacane maupun bagi instansi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sektor UMKM di Aceh Tenggara.
Melalui kegiatan ini, Universitas Nurul Hasanah Kutacane terus menunjukkan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif membangun kemitraan strategis guna meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
